Jakarta, 7 Juni 2025 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja baru selama masa kampanye Pilpres 2024. Janji tersebut kini menjadi sorotan di tengah meningkatnya angka pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Dalam debat keempat Pilpres 2024 yang berlangsung pada 21 Januari 2024, Gibran menyatakan bahwa penciptaan 19 juta lapangan kerja dapat tercapai melalui pengembangan sektor hilirisasi, ekonomi kreatif, transisi energi hijau, serta pemberdayaan UMKM dan digitalisasi perikanan. Ia juga menargetkan 5 juta dari total lapangan kerja tersebut berasal dari sektor ramah lingkungan atau green jobs.
Namun, data terbaru menunjukkan tantangan besar dalam merealisasikan janji tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat 83.450 orang dibandingkan Februari 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,76 persen.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5,0 persen pada 2025, menjadikannya tertinggi kedua di Asia.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, menyatakan bahwa janji penciptaan 19 juta lapangan kerja sulit direalisasikan dalam kondisi saat ini. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat dan deindustrialisasi dini menjadi hambatan utama. "Dahulu, 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400 ribuan tenaga kerja. Saat ini 1 persen ekonomi hanya menyerap 100 ribuan tenaga kerja saja," ujar Nailul.
Kondisi ini diperparah dengan maraknya PHK di berbagai sektor, yang menyebabkan lonjakan pencari kerja. Job fair di berbagai kota dipadati oleh ribuan pelamar, mencerminkan tingginya kebutuhan akan lapangan kerja baru.
Pemerintah menyatakan bahwa data BPS menunjukkan tren penurunan pengangguran, meskipun proyeksi IMF berbeda. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa data BPS menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Dengan kondisi ekonomi yang menantang dan meningkatnya angka pengangguran, realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja menjadi tugas berat bagi pemerintahan saat ini. Diperlukan strategi yang tepat dan implementasi kebijakan yang efektif untuk mencapai target tersebut.