Jakarta, 24 Mei 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, pada Jumat (24/5), terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tahun anggaran 2023.
Penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga malam hari dan dilakukan di beberapa ruangan strategis, termasuk ruang pejabat eselon I dan biro perencanaan. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, membenarkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari penyidikan yang sedang berlangsung.
"Kegiatan penggeledahan ini kami lakukan berdasarkan pengembangan dari laporan masyarakat dan hasil penyelidikan awal terkait indikasi penyimpangan dalam pengadaan program pelatihan dan infrastruktur pendukung di sejumlah wilayah," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat malam.
Barang Bukti Diamankan
Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen, hard disk, serta data digital yang diduga berkaitan dengan aliran dana dan proses pengadaan proyek pelatihan kerja. Barang-barang bukti itu akan dianalisis lebih lanjut guna memperkuat bukti dalam kasus ini.
Menurut informasi yang dihimpun dari Kompas.com dan Tempo.co, program pelatihan kerja yang diduga bermasalah melibatkan anggaran ratusan miliar rupiah, dengan pelaksanaan di berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.
Respons Kementerian Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK.
“Kami terbuka terhadap seluruh proses investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Prinsipnya, kami mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara,” ujar Anwar.
Latar Belakang Kasus
Berdasarkan laporan awal, dugaan korupsi mencakup markup anggaran pengadaan alat pelatihan, fiktifnya peserta pelatihan di sejumlah daerah, serta penyimpangan dalam proses lelang proyek. Beberapa pihak swasta juga disebut terlibat sebagai penyedia jasa yang kini sedang ditelusuri keterkaitannya.
Pakar Hukum: Langkah Penting Pemulihan Kepercayaan Publik
Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Indriyanto Seno Adji, menilai langkah KPK ini penting untuk menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi di sektor ketenagakerjaan yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"Kementerian seperti Kemnaker harus menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, bukan justru menjadi titik rawan penyimpangan anggaran," ujarnya kepada Metro TV.
Langkah Lanjut
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Namun, proses penyidikan dipastikan terus bergulir dan KPK membuka kemungkinan untuk memanggil sejumlah pejabat aktif maupun nonaktif dalam waktu dekat.