Jakarta, 18 Juli 2025 – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem, Lita Machfud Arifin, menyoroti fenomena perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima lebih dari 30.000 mahasiswa baru dalam satu angkatan. Ia menilai hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan merugikan kampus swasta.
Sorotan Anggota DPR
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, Lita menyampaikan bahwa beberapa PTN di Surabaya membuka pendaftaran sangat besar hingga melebihi 30 ribu mahasiswa, sementara kampus swasta yang sudah berakreditasi unggul justru kekurangan pendaftar.
Ia juga menyoroti potensi ketidakseimbangan rasio dosen dan mahasiswa serta sarana-prasarana yang tidak memadai akibat lonjakan jumlah penerimaan .
Usulan Kebijakan Pembatasan
Lita meminta Kemendiktisaintek menyusun regulasi yang menetapkan batas maksimal penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada PTN berbadan hukum, agar rasio dosen dan mahasiswa tetap ideal.
Respon Mendikti
Menanggapi sorotan tersebut, Mendikti Brian Yuliarto menegaskan bahwa PTN dilarang membuka penerimaan mahasiswa baru setelah Juli, sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan dua kali. Kebijakan ini merupakan upaya mencegah perekrutan berlebihan dan memastikan proses masuk hanya mengikuti jalur SNPMB sesuai kuota.
Dia menambahkan evaluasi telah dilakukan terhadap tahun ajaran 2023/2024, dan PTN yang melebihi kuota telah ditegur dan diminta menyesuaikan .
Dampak pada PTS dan Rekrutmen Dosen
Kebijakan ini juga selaras dengan kekhawatiran bahwa kampus swasta kehilangan mahasiswa dan dosen berkualitas. Brian menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB guna menyusun mekanisme rekrutmen dosen lulusan PTS di PTN yang adil, termasuk opsi persetujuan kampus asal.
Pandangan Akademik
Mahmud, Wakil Rektor UI, menegaskan UI juga mengikuti ketentuan tersebut dan hanya membuka penerimaan sesuai kuota SNBP/SNBT yang ditetapkan, menegaskan bahwa kebijakan membatasi pendaftaran setelah Juli ditaati luas oleh PTN.